Politik Uzbekistan

Republik Uzbekistan adalah sebuah negara berdaulat dengan sistem republik konstitusional semipresidensial. Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai bagian dari eksekutif yang independen terhadap legislatif. Selain itu, meskipun para menteri dalam kabinet ditunjuk oleh presiden, mereka bertanggung jawab terhadap legislatif.

Pada masa Uni Soviet, Uzbekistan yang kala itu bernama RSS Uzbekistan membentuk struktur pemerintahan dan kepartaian yang selaras dengan sistem yang ditetapkan untuk seluruh republik Soviet. Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) memegang posisi sentral dalam kekuasaan negara dengan memberikan panduan, aturan, dan personel bagi struktur pemerintahan sehingga menciptakan sistem yang sangat birokratis. Instrumen yang digunakan untuk menunjang sistem tersebut dikenal sebagai nomenklatura, yang memuat nama-nama anggota PKUS serta mendefinisikan posisi individu dalam kepemimpinan politik Uni Soviet.

Setelah kegagalan upaya kudeta terhadap Pemerintahan Gorbachev di Moskow pada Agustus 1991, Dewan Agung RSS Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaan negara tersebut yang kemudian dikenal sebagai Republik Uzbekistan. Partai Komunis Uzbekistan kemudian memutuskan hubungan dengan PKUS dan berganti nama menjadi Partai Demokratik Rakyat Uzbekistan, tetapi kepemimpinan partai tetap dipegang oleh Islam Karimov yang menjadi Presiden Uzbekistan pertama.

Sistem politik di Uzbekistan dilandasi oleh sejumlah landasan konstitusional. Landasan konstitusional pertama yang berlaku adalah hukum-hukum dasar dari Deklarasi Kemerdekaan Republik Uzbekistan yang diadopsi pada sidang kedua Dewan Agung RSS Uzbekistan pada 20 Juni 1990,^[1] kemudian Undang-Undang mengenai Dasar-Dasar Kemerdekaan Negara yang diadopsi pada 31 Agustus 1991.^[2] Pada 8 Desember 1992, diadopsi landasan konstitusional terakhir, yaitu Hukum Dasar atau Konstitusi Uzbekistan.^[3]

Bagian pertama Konstitusi Uzbekistan menetapkan empat prinsip mendasar bagi sistem negara Uzbekistan secara berurutan dari Pasal I hingga Pasal IV.

1. Kedaulatan negara, yang menegaskan status Uzbekistan sebagai republik demokrasi berdaulat dengan wilayah yang tidak dapat dilanggar dan dipecah belah. Negara merupakan perwujudan kehendak rakyat dan secara independen menentukan arah kebijakan dalam dan luar negeri.
2. Demokrasi. Rakyat Uzbekistan menjadi sumber tunggal dari kekuasaan yang dibentuk oleh segenap warga negara dengan tidak memandang bangsa, yang berpartisipasi dalam kepemerintahan negara secara langsung atau melalui perwakilan. Isu-isu penting negara dan publik diadopsi melalui mekanisme referendum. Hanya para anggota terpilih Oliy Majlis dan Presiden yang dapat berbicara atas nama rakyat Uzbekistan.^[4]
3. Supremasi hukum dan Konstitusi tanpa syarat. Seluruh warga negara dan badan pemerintah harus bertindak berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku.
4. Kebijakan luar negeri yang bebas, memandang posisi Uzbekistan sebagai subjek penuh dalam hubungan internasional. Dalam kebijakan luar negerinya, Uzbekistan dipandu oleh prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara umum serta didasarkan pada kepentingan tertinggi negara dan rakyat.^[5]

Berdasarkan Pasal 11 Hukum Dasar, sistem kekuasaan negara di Uzbekistan dibagi atas tiga cabang kekuasaan independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Presiden Uzbekistan bertindak sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah dan Perdana Menteri Uzbekistan. Sistem legislatif berada di ranah kekuasaan Majelis Tinggi (Oliy Majlis) yang terdiri atas dua bagian, yaitu Senat dan Majelis Legislatif. Adapun kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.^[4]

• Situs web resmi Pemerintah Republik Uzbekistan (Inggris)