Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim

Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim (bahasa Inggris: Administration of Muslim Law Act, AMLA) adalah sebuah statuta Singapura yang mengatur urusan keagamaan Muslim. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1986. Undang-undang ini menetapkan pembentukan dewan agama untuk memberikan nasihat tentang masalah yang berkaitan dengan agama Muslim dan pembentukan Pengadilan Syariah (Syariah Court) di Singapura. AMLA menciptakan tiga lembaga utama: Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Pengadilan Syariah (Syariah Court), dan Pendaftaran Pernikahan Muslim (Registration of Muslim Marriages, ROMM).^[1]

AMLA memiliki akar dalam sejarah Singapura sebagai koloni mahkota ketika administrasi urusan keagamaan Muslim mendapat perhatian dari Kantor Kolonial di London.^[1] Pada tahun 1952, Pengesahan Administrasi Hukum Muslim disahkan di Selangor dan banyak negara bagian Melayu lainnya mengikuti jejaknya, termasuk Singapura.^[2] Rancangan undang-undang bertujuan untuk mereorganisasi organisasi dan masalah yang berkaitan dengan agama dan hukum Muslim.^[3] Rancangan undang-undang disahkan pada tanggal 17 Agustus 1966 dan AMLA secara resmi ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1968.^[4]

• Mohamed Rasheed, Zainul Abidin; Zoohri, Wan Hussin; Saat, Norshahril, ed. (2020). Beyond Bicentennial: Perspectives On Malays. Singapore. ISBN 978-981-12-1251-2. OCLC 1191636295. 

Artikel bertopik Singapura ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s