Kabinet Anwar Ibrahim

Kabinet Anwar Ibrahim
Kabinet Pemerintahan Malaysia ke-23
Dibentuk	3 Desember 2022
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Abdullah (hingga 2024) Ibrahim (sejak 2024)
Kepala pemerintahan	Anwar Ibrahim
Wakil kepala pemerintahan	Ahmad Zahid Hamidi Fadillah Yusof
Total jumlah menteri	28 menteri dan 27 wakil menteri
Partai anggota	Pakatan Harapan Partai Keadilan Rakyat Partai Tindakan Demokratik Partai Amanah Negara Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu Barisan Nasional Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu Persatuan Tionghoa Malaysia Kongres India Malaysia Partai Bersatu Rakyat Sabah Gabungan Partai Sarawak Partai Pesaka Bumiputera Bersatu Partai Rakyat Sarawak Partai Demokrat Progresif Partai Persatuan Rakyat Sarawak Gabungan Rakyat Sabah Partai Bersatu Sabah Partai Solidaritas Tanah Air Partai Progresif Sabah Organisasi Kebangsaan Sabah Bersatu (Baru) Partai Warisan Ikatan Demokrat Malaysia Partai Bangsa Malaysia Partai Kesejahteraan Demokratik Masyarakat
Status di legislatif	148 / 222
Partai oposisi	Perikatan Nasional Partai Pribumi Bersatu Malaysia Partai Islam Se-Malaysia
Pemimpin oposisi	Hamzah Zainudin
Sejarah
Pemilihan umum	2022
Periode	15 (2022–sekarang)
Pendahulu	Ismail Sabri

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Kabinet Anwar Ibrahim (Jawi: كابينت أنوار إبراهيم) adalah kabinet pemerintahan Malaysia ke-23 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 2 Desember 2022, Anwar ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah lima hari jabatan tersebut kosong.^[1] Jabatan Wakil Perdana Menteri dijabat dua orang yang mewakili Barisan Nasional (BN) dan Gabungan Partai Sarawak (GPS), koalisi partai terbesar setelah Pakatan Harapan (PH).^[2] Kabinet ini dikenal sebagai "Kabinet Persatuan Nasional". Wakil menteri pun tidak diumumkan pada waktu yang bersamaan dengan menteri-menteri.^[3] Pada 12 Desember 2023, Anwar melakukan perombakan kabinet pertamanya setelah setahun kabinet dibentuk.^[4]

Pemilu Legislatif 2022 menghasilkan sejarah baru setelah tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di Parlemen Malaysia ke-15 yang mengakibatkan parlemen digantung. Meski demikian, kursi terbanyak diperoleh oleh Pakatan Harapan (PH) dengan 82 kursi dan disusul oleh Perikatan Nasional (PN) dengan 73 kursi.^[5] Agar tercapainya mayoritas sederhana, Perdana Menteri perlu mengajukan setidaknya 112 kursi dari 222 kursi parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan. Koalisi PH dan Koalisi PN masing-masing mengklaim bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.^[6]

Untuk menyelesaikan konflik ini, Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah memanggil para pimpinan partai politik dari Koalisi PH dan Koalisi PN, antara lain Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin untuk memberikan titah terkait pembentukan pemerintahan agar kedua koalisi tersebut dapat membentuk pemerintahan gabungan.^[7] Akan tetapi, Koalisi PN tidak menggubris titah dari Raja tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan.^[8][9]

Pada 23 November 2022, Raja Abdullah bertitah agar seluruh anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN) dapat menghadapnya.^[10] Koalisi BN yang sebelumnya sepakat untuk berada di blok oposisi, akhirnya mempertimbangkan saranan dari Raja. Alhasil, mereka memutuskan untuk mendukung pembentukan pemerintahan gabungan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional.^[11] Tak hanya Koalisi BN, Raja juga memerintahkan perwakilan dari Gabungan Partai Sarawak (GPS), diantaranya Fadillah Yusof, Richard Riot Jaem, Alexander Nanta Linggi, dan Aaron Ago Dagang untuk menghadap Raja dan meminta agar Koalisi GPS ikut menyertai pemerintahan gabungan. Diumumkan oleh pemimpin Koalisi GPS, Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg bahwa mereka menyetujui pembentukan pemerintahan gabungan dan bersedia untuk menyertai pemerintahan.^[12]

Setelah Raja mengadakan Majelis Raja-Raja, pemimpin Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim ditunjuk dan dilantik oleh Raja sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada 24 November 2022.^[13] Ia didukung oleh rekan partainya, disertai oleh Barisan Nasional, Gabungan Partai Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Partai Warisan, dan partai-partai lain yang membentuk suatu pemerintahan gabungan.^[14] Ini merupakan permulaan baru setelah Koalisi PH menjadi lawan politik bagi Barisan Nasional, terutamanya antara Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dengan Partai Tindakan Demokratik (DAP) yang menjadi rival selama bertahun-tahun, bahkan ketika Tunku Abdul Rahman masih memimpin Malaysia sekalipun.

Jabatan Wakil Perdana Menteri kembali terisi setelah terakhir dijabat oleh Ismail Sabri Yaakob pada pertengahan 2021. Wakil Perdana Menteri dijabat oleh dua orang dengan perwakilan dari Semenanjung dan Borneo, manakala sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang. Semasa krisis politik berlangsung, dalam dua kabinet sebelumnya tugas dan fungsi Wakil Perdana Menteri digantikan oleh Menteri Senior. Selain itu, terdapat perubahan nama kementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Industri Pangan diubah namanya menjadi Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia menjadi Kementerian Komunikasi Digital, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Konsumerisme menjadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup, serta Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintahan Daerah diganti menjadi Kementerian Pembangunan Pemerintahan Daerah. Kementerian Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan sempat dikabarkan turut diubah dengan meniadakan bidang "Kesenian" dan "Kebudayaan" pada nama kementerian, namun menterinya telah mengonfirmasi tidak ada perubahan nama kementerian.^[15][16]

Tak hanya perubahan nama, Anwar juga mengumumkan penggabungan kementerian, seperti halnya Kementerian Wilayah Federal yang digabung dengan Sekretariat Perdana Menteri,^[17] serta penggabungan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Air menjadi Kementerian Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim.^[18] Terdapat kementerian yang dihadirkan kembali setelah sebelumnya merupakan bagian dari Sekretariat Perdana Menteri, yakni Kementerian Ekonomi.

Per 12 Desember 2023, menteri terdiri dari:
      PH (14)       BN (6)       GPS (5)       GRS (1)       Independen (1)

Per 12 Desember 2023, wakil menteri terdiri dari:
      PH (13)       BN (6)       GPS (6)       GRS (1)       WARISAN (1)