Komisi Peel, nama resminya Komisi Kerajaan Palestina (bahasa Inggris: Palestine Royal Commission), adalah Komisi Penyelidikan Kerajaan Britania Raya yang diketuai Lord Peel dan dibentuk tahun 1936 untuk menyelidiki penyebab kerusuhan di Mandat Palestina, daerah yang dikuasai Britania Raya, setelah mogok umum Arab di Mandat Palestina.
Pada tanggal 7 Juli 1937, Komisi Peel melaporkan bahwa Mandat Liga Bangsa-Bangsa untuk pertama kalinya tidak bisa dijalankan dan menyarankan pembagian wilayah.[2] Kabinet Britania Raya mendukung rencana pembagian ini, tetapi memerlukan lebih banyak informasi.[3] Setelah laporan komisi diterbitkan, pada tahun 1938, Komisi Woodhead dibentuk untuk mendalaminya dan menyarankan rencana pembagian lengkap.
Penduduk Arab menolak rencana pembagian ini dan mengutuknya dengan suara bulat.[4] Komite Tinggi Arab menentang gagasan negara Yahudi[5] dan meminta negara Palestina "yang melindungi semua hak warga Yahudi yang sah dan minoritas lain dan segala kepentingan Britania Raya".[6] Mereka juga menuntut dihentikannya semua proses imigrasi dan pembelian tanah oleh orang Yahudi.[5] Mereka berpendapat bahwa berdirinya negara Yahudi dan tidak adanya negara Palestina adalah pengkhianatan atas janji Britania Raya.[3][7]
Para pemimpin Zionis terbelah menjadi dua dalam memandang rencana ini.[5] Dalam resolusi Kongres Zionis 1937, para delegasi menolak rencana pembagian spesifik. Namun, prinsip pembagian wilayah secara umum "diterima" atau "tidak ditolak sepenuhnya" oleh semua faksi utama; para delegasi mendorong para pemimpin melanjutkan negosiasi.[5][8][9][10] Dewan Badan Yahudi meminta dibentuknya sebuah konferensi untuk membahas penyelesaian damai terhadap persatuan Palestina.[5] Menurut Benny Morris, Ben-Gurion dan Weizmann memandangnya 'sebagai batu loncatan untuk perluasan wilayah dan pendudukan seluruh Palestina.’[5][11]
Lihat pula
Referensi
- ^ Debate and vote on 23 May 1939; Hansard. Downloaded 10 December 2011
- ^ Anglo-American Committee of Inquiry - Appendix IV Palestine: Historical Background
- ^ a b Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine 1929-1948
- ^ Mazin B. Qumsiyeh, Popular Resistance in Palestine: A History of Hope and Empowerment (New York, 2011), p. 85.
- ^ a b c d e f Elie Podeh, Chances for Peace: Missed Opportunities in the Arab-Israeli Conflict, University of Texas Press 2015 pp.28ff.
- ^ Sumantra Bose (30 June 2009). Contested Lands. Harvard University Press. hlm. 223. ISBN 978-0-674-02856-2.
- ^ British Policy in Palestine, 1937-38: From the Peel to the Woodhead Report, Bulletin of International News, Vol 15, No. 23 (Nov. 19, 1938), pp.3-7
- ^ Itzhak Galnoor, Partition of Palestine, The: Decision Crossroads in the Zionist Movement, State University of New York Press 2012 p.208.
- ^
Allan Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Frank Cass 1978 pp.87-88 n.33.
- ^ Herbert Druks, The Uncertain Friendship: The U.S. and Israel from Roosevelt to Kennedy, ABC-Clio/Greenwood Publishing Group, 2001 p.33.
- ^ Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist- Arab Conflict, 1881-2001, Vintage Books 2001 pp.136-7
Bacaan lanjutan
- Palestine Royal Commission Report Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command of His Majesty, July 1937. His Majesty’s Stationery Office., London, 1937. 404 pages + maps.
- Aharon Cohen, Israel and the Arab World (Funk and Wagnalls, New York, 1970) pp. 207–210
Pranala luar
|
|---|
| 1910-an | |
|---|
| 1920-an | |
|---|
| 1930-an | |
|---|
| 1940-an | |
|---|
|
