Pada awal tahun 2006, sebuah kehebohan meletus di Papua, Indonesia sehingga pemerintah Australia memutuskan untuk memberikan visa perlindungan sementara kepada 42 pengungsiPapua Barat. Kontroversi itu menyebabkan tensi diplomatis seperti juga "perang kartun", dengan surat kabar di Indonesia dan Australia memperdagangkan hit atas keputusan bahwa Indonesia resmi memiliki kedaulatan di Papua Barat.
Penyebab langsung
Isu itu disebabkan karena keputusan pemerintah Australia melalui departemen imigrasinya untuk mengizinkan pemberian visa kepada 43 pengungsi yang sampai pada bulan Januari. Beberapa dari urusan Indonesia adalah berdasarkan seberapa cepat para pencari suaka diproses – 42 pencari suaka diproses hanya dalam waktu 2 bulan, sisanya disetujui pada pertengahan April. Pemerintah Indonesia mengambil hal ini sebagai tantangan langsung – persetujuan pemberian visa perlindungan sementara berarti Australia setuju dengan orang-orang Papua Barat bahwa mereka akan menghadapi penyiksaan jika mereka pulang ke tanah airnya, dengan implikasi bahwa Australia mengkritik dan tidak setuju dengan aturan kebijakan Indonesia di Papua Barat.
Sumber
Forbes, Mark - "Yudhoyono questions future ties", The Age, 04/04/06
Walters, Patrick - "Out of Papua", The Weekend Australian, 08/04/06
White, Hugh - "Our duty to West Papua", The Age, 11/04/06
