Mohammad Idris dilahirkan di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, 25 Juli1961 dari pasangan Haji Abdul Shomad dari Beji dan Hajjah Yumani binti Sholeh yang berasal dari Cilodong. Dari Depok, orang tuanya berpindah ke Manggarai untuk berdagang. Ia dan kedelapan saudara kandungnya lahir dan besar di Jakarta dengan lingkungan keluarga religius, serta merupakan cucu dari ulama terkenal di Beji, yaitu Kyai Haji Hasbi dan Nyai Siqot. Nama "Idris Abdul Shomad" sempat populer sebelum akhirnya ia memakai nama aslinya, yakni Mohammad Idris. Penempatan nama belakang "Abdul Shomad" disebabkan ayahnya yang bernama Abdul Shomad.[3]
Pada 10 Juli 1988, Idris menikah dengan Elly Farida dan dikaruniai lima anak. Elly lahir pada 16 Mei1965 (umur 59).
Dibidang birokrasi, Idris pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Kota Depok OKD sejak Januari 2009 sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Wali Kota Depok.
Pada 25 November 2020, Idris dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab PCR[4] dan dinyatakan negatif COVID-19 pada 3 Desember 2020.[5] Sebelumnya, pada 27 Agustus 2020 istrinya Elly Farida terlebih dahulu dinyatakan positif COVID-19.[6]
Karier politik
Wakil Wali Kota Depok (2011–2016)
Foto sebagai Wakil Wali Kota Depok
Maju sebagai calon Wakil Wali Kota Depok merupakan langkah awal Idris memasuki dunia politik. Saat itu, ia menjadi tokoh nonpartisan pilihan Nur Mahmudi Ismail, Wali Kota Depok petahana untuk dijadikan sebagai pendampingnya.
Di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail dan Mohammad Idris, Kota Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:
Satyalancana Karya Bhakti Praja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014[7]
Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)[8]
Piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)[9]
Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.[10][11]
Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)[12]
Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013[13] dan 2014[14]
Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatera Barat.[15]
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok mendapatkan penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.[22]
Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015).[25][26]
Selama menjadi wakil wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.[27]
Jabatan Nur Mahmudi Ismail dan Idris sempat disengketakan bahkan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok telah dibatalkan. Setelah keputusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menuntut kepada KPUD Kota Depok agar menggelar kembali pemilihan umum kepala daerah.[28] Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memutuskan untuk tidak membatalkan legalitas Wali Kota Depok.[29]
Memimpin Depok
Potret resmi Mohammad Idris sebagai Wali Kota Depok, 2016
Pilkada 2015
Masa jabatan Nur Mahmudi Ismail dijadwalkan akan selesai pada 26 Januari 2016 dan telah menyelesaikan masa jabatannya selama dua periode. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencari pengganti untuk diusung sebagai calon Wali Kota Depok. Dalam penjaringan internal, PKS telah mengurutkan beberapa nama, yaitu Tifatul Sembiring, Muhammad Supariyono, Imam Budi Hartono, Nur Azizah Tamhid, Sohibul Iman, Syahfan Badri Sampurno, dan termasuk dirinya sendiri sebagai kader eksternal partai.[30] Pada awalnya, Idris dan Imam Budi Hartono mengklaim bahwa masing-masing mendapatkan rekomendasi untuk diusulkan sebagai calon Wali Kota. Hingga akhirnya, Idris memperoleh dukungan melalui Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusungnya sebagai calon Wali Kota.[31][32]
Pada 23 Desember 2015, KPUD Kota Depok menetapkan bahwa Mohammad Idris dan Pradi Supriatna resmi terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok berdasarkan perolehan suara sebanyak 411,367 atau 61.91 persen.[38][39]
Kebijakan
Selama periode kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail, khususnya antara tahun 2011 hingga 2016, Pemerintah Kota Depok mencanangkan kebijakan "One Day No Rice" atau ODNR yang berarti kebijakan pola makan satu hari tanpa mengkonsumsi nasi demi menggalakkan diversifikasi pangan di Kota Depok.[40] Namun, pada 22 Februari 2016, kebijakan tersebut dihapuskan oleh Idris dan digantikannya dengan program "One Day Public Service" (bahasa Indonesia: Sehari untuk Pelayanan Publik) yang bertujuan untuk pemilahan sampah dalam sehari. Para pedagang kantin di Balai Kota Depok memberikan tanggapan bahwa penghapusan kebijakan tersebut membuat bertambahnya omzet di hari Selasa yang biasanya kebijakan ODNR diterapkan.[41] Selain itu, kebijakan "One Day No Car" (ODNC) juga ditiadakan karena berdampak terhadap mobilitas para pegawai negeri sipil yang dinilai lebih lambat.[42]
LGBT di Kota Depok
Kasus pemerkosaan terhadap sesama jenis yang dilakukan oleh salah satu warga Kota Depok yang menduduki Inggris, yaitu Reynhard Sinaga membuat Idris memerintahkan para perangkat daerah untuk merazia komunitas LGBT agar tidak terjadi penyimpangan seksual yang begitu besar.[43] Akan tetapi, para aktivis hak asasi manusia menentang kebijakan tersebut yang dianggap sebagai tindakan diskriminasi.[44] Mereka menilai bahwa tindakan razia ini membuat pelanggaran hak privasi karena akan timbul kesalahpahaman.[45] Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan Pasal 28I (2) secara eksplisit juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
Sesuai dengan program kerjanya, Idris merilis Kartu Depok Sejahtera yang ditujukan kepada masyarakat pra sejahtera.[46] Kartu tersebut diluncurkan pada 15 September 2021 yang didistribusikan dalam dua jenis, yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berbasis Kartu Keluarga dan ATM khusus peserta didik yang kurang mampu di tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Mereka akan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menerima beberapa manfaat. Pada tahap awal, Pemerintah Kota Depok berencana menyalurkan 3,000 kartu. Program ini telah direncanakan dalam manifesto politik ketika Idris mencalonkan diri dalam Pilkada Depok 2020.[47]
Periode kedua
Mohammad Idris (kedua kiri) dan Ridwan Kamil (kedua kanan) berpose setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
Dalam Pilkada Depok 2020, PKS menggencarkan beberapa kader internalnya untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok, diantaranya Imam Budi Hartono, Hafid Nasir, Prihandoko, dan Tengku Farida Rachmayanti.[48] Persaingan begitu ketat, sehingga membuat Prihandoko tidak lagi berada dalam pemilihan internal raya tersebut. Dari ketiga nama yang akan digadang-gadang untuk diusung PKS, hanya Imam Budi Hartono yang memperoleh suara terbanyak.[49] Pada akhirnya, DPP PKS resmi mengusung Idris yang berdampingan dengan Imam Budi Hartono yang menjadi calon Wakil Wali Kota.[50] Rekannya dalam pemerintahan, Pradi Supriatna justru diusung oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon Wali Kota dengan menggandeng Afifah Alia sebagai pendampingnya.[51] Pasangan calon Idris-Imam memasang slogan "Lanjutkan" dan mendapatkan nomor urut dua. Alhasil, dia kembali terpilih sebagai Wali Kota dengan memperoleh suara 415,657 suara atau 55.54 persen.[52] Perolehan suara tersebut tidak lebih banyak dari suara golongan putih yang mendominasi pemilihan umum Wali Kota Depok.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok menetapkan bahwa Idris dan Imam terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok untuk masa jabatan 2021–2024 melalui rapat pleno pada tanggal 21 Januari 2021.[53] Pasca pilkada, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) baru memberikan dukungan kepadanya dan bersedia bekerja sama selama masa pemerintahannya.[54][55] Idris bersama dengan wakilnya, Imam Budi Hartono tidak secara langsung dilantik pada 17 Februari 2021 mengingat di hari yang sama periode pertama Idris telah selesai. Pelantikan mereka diundur hingga 26 Februari 2021. Untuk sementara waktu, Sri Utomo ditunjuk oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat untuk menjadi Pelaksana Harian Wali Kota.[56]
Kontroversi
Pada Juli 2019, Idris memberikan imbauan terkait peringatan lalu lintas melalui rekaman lagu di beberapa sudut lalu lintas Kota Depok, termasuk di Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya.[57] Lagu tersebut merupakan ciptaan Koko Thole yang berjudul "Hati-hati", namun diaransemen kembali olehnya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di Kota Depok. Kebijakan ini mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat.[58]
Pada 2022, Idris mencanangkan pembangunan dua Masjid Agung di kawasan Margonda bersama dengan GubernurRidwan Kamil,[59] dengan dalih kalau warga Depok kesulitan mencari masjid sepulang kerja,[60] meski kenyataannya jumlah masjid di daerah tersebut sudah banyak.[61] Salah satu masjid yang direncanakan akan dibangun akan menggunakan lahan yang masih berdiri Gedung SD Negeri Pondok Cina 1 di atasnya. Idris menginstruksikan agar sekolah tersebut dilebur ke SD Negeri Pondok Cina 3 dan SD Negeri Pondok Cina 5 pada November 2022. Guru-guru beserta staf dan karyawan di sekolah tersebut lebih dulu dimutasi, namun tidak dengan murid-muridnya. Peserta didik tetap bersikukuh tidak ingin dipindahkan, sehingga mereka diajarkan oleh wali murid dan sukarelawan.[62] Rencana penggusuran sekolah dasar tersebut mengalami pertentangan oleh wali murid dan sejumlah kalangan yang mengadang proses relokasi yang akan dilakukan oleh Satpol PP.[63] Pada 9 Januari 2023, pengalihfungsian lahan pun akhirnya ditunda dan tenaga pendidik kembali ditugaskan untuk mengajar di sekolah tersebut.[64]
Bentuk "cinta diri" yang diekspresikan Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui papan reklame
Pada pertengahan Januari 2023, pasca diresmikannya pembangunan jalan bawah tanah Dewi Sartika, sebuah papan reklame terpampang di depan Balai Kota yang bertuliskan ucapan terima kasih dari “warga” kepada Idris. Namun diduga, papan reklame tersebut diadakan atas perintahnya sendiri dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.[65] Sehari setelah ramai diperbincangkan, papan reklame itu pun diturunkan.[66]
,_2021.png)
_Walikota_Depok_Underpass_Kartika.jpg)
